KELAYAKAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANYUMAS

Kondisi perpustakaan sekolah dasar yang masih jauh dari kondisi ideal untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia seperti tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Namun demikian, usaha-usaha terhadap pembinaan perpustakaan sekolah yang dilakukan secara signifikan dan berkesinambungan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, maupun tingkat daerah juga bukanlah sutau bukti yang dapat diabaikan. Bahkan di tingkat sekolah sendiri, ada pengelolaannya yang senantiasa berusaha yang secara bertahap membenahi perpustakaannya dengan dana dari POMG, BOS dan lembaga lainnya. Menilik fenomena yang demikian serta menghingat betapa pentingnya perpustakaan sebagai sumber informasi dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar, maka pada tahhun 2007 pernah dilakukan sebuah studi mengenai kelayakan perpustakaan sekolah dasar (kerasama BALITBANGTELARDA KAB. Banyumas dengan UNSOED.

Tujuan dari studi tersebut adalah memotret serta mengukur tingakat kelayakan perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas. Dengan mengetahui gambaran yang lebih nyata tentang tingkat kelayakannya, diharapkan akan diperoleh rekomendasi yang tepat untuk pembinaan perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah kabupaten Banyumas sehingga pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan lebih akurat, terarah, efektif, dan efisien.
Sasarn penelitian adalah perpustakaan sekolah dasar di Wilayah Kabupaten Banyumas.
Variabel yang diteliti mengenai beberapa aspek yang harus ada dalam penyelenggaraan perpustakaan sekolah dasar, yang terdiri atas organisasi bahan perpustakaan, manajemen, administrasi, pengolahan bahan perpustakaan dan pelayanan.
populasi penelitian adalah Sekolah dasar Negeri yang tersebar di 27 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas berjumlah 819. sampel sebesar 85 responden diambil secara acak.
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan :

1. Pada umumnya perpustakaan sekolah dasar tidak mempunyai petugas khusus, apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan. pengelolaannya diserahkan kepada para guru, yang notabene sudah mempunyai tugas utama yang tidak ringan. Tentu saja para guru tersebut akan mengutamakan tugas pokoknya sehingga urusan perpustakaan seringkali terbengkalai dan perpustakaan menjadi tidak layak karena tidak dapat melayani penggunanya secara optimal.
2. Sebagian besar perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas tidak memiliki gedung atau bahkan ruang tersendiri yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan perpustakaan. Kondisi yang demikian membuat perpustakaan sekolah tidak layak karena tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
3. Pada umumnya perpustakaan sekolah tidak pernah mengikuti lomba perpustakaan. Padahal kesiapan sebuah perpustakaan untuk mengikuti lomba dapat menjadi cermin dari kelayakan perpustakaan tersebut dipandang dari sudut organisasinya, manajemennya, administrasinya, pengolahan, dan pelayanannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perpustakaan sekolah tidak layak.
4. Hanya sebagian kecil perpustakaan sekolah yang berhasil memperoleh bantuan dari lembaga (bisnis) serta perorangan. Salah satu sebabnya adalah bahwa pihak perpustakaan kurang proaktif.
5. Pada Umumnya Kepala Sekolah tidak memiliki konsep perpustakaan ideal. Padahal salah satu fungsi idealisme adalah untuk menumbuhkan motivasi dalam emncapai yang dicita-citakan.
6. Hanya sebagian kecil kepala sekolah yang memiliki komitment dalam menyelenggarakan perpustakaan.
7. Prasarana yang meliputi sub indikator gedung tersendiri, luas, lokasi, ruanng khusus, pencahayaan, dan sirkulasi udara secara komulatif berpredikat tidak layak. Hal tersebut ditunujukkan dengan rerata persentase 16,08%.
8. Sarana yang meliputi sub indikator almari katalog, rak buku, rak majalah, rak koran, meja baca, kursi baca, meja/kursi staf, komputer, meisn ketik, audio visual dan display secara komulatif berpredikat kurang layak. Hal tersebut ditunjukkan dengan rerata persentase 37,18%.
   
9. Koleksi yang melliputi sub indikator buku pelajaran pokok, pelajaran pelengkap, buku bacaan, jumlah judul lebih dari atau sama dengan 1000 judul, jumlah judul buku fiksi lebih dari atau sama dengan 400, jmulah judul non fiksi lebih dari atau sama dengan 600, koleksi referensi, majalah, surat kabar, dan AVA secara komulatif berpredikat kurang layak. Hal tersebut ditunjukkan dengan rerata persentase 43, 65 persen.
10. Sumber daya manusia yang meliputi sub indikator petugas khusus, pustakwan, pendidikan petugas di bidang perpustakaan, keikutsertaan dalam pelatihan dan mengikuti seminar secara komulatif berpredikat tidak layak. Hal tersebut ditunjukkan dengan rerata persentase 8,24%.
11. Administrasi perpustakaan yang meliputi sub indikator pengadaan, pengolahan, layanan, sarana layanan, laporan kegiatan layanan, pemanfaatan perpustakaan dan pengenalan perpustakaan secara komulatif berpredikat kurang layak. Hal tersebut ditunjukkan dengan rerata persentase 45,62%.

(Sumber : Laporan Penelitian Kelayakan Perpustakaan Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas Tim Peneliti Tulus Nugrahadi, Chamdi, Djoko Prasetyo, Nurhasyim, Fuad Zen, Arif Nurochman, Purwono) tahun 2007.